BANDUNG – Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, H Ridwan Solichin, SIP, MSi, menyampaikan rasa simpati sekaligus mendukung kepada para honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer di Lingkungan Pertanian (FKHP) Provinsi Jawa Barat yang saat ini tengah memperjuangkan nasibnya terkait rencana penghapusan honorer oleh Pemerintah Pusat.
Seperti diketahui Forum Komunikasi Honorer di Lingkungan Pertanian (FKHP) Provinsi Jabar melakukan audensi dengan Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jabar, Kamis (13/7/2023).
Politisi yang akrab disapa Kang RinSo ini menyatakan bahwa Komisi 1 DPRD Jabar bersama dengan sejumlah pihak lainnya sedang berusaha mencari solusi dan memberikan pandangan terkait penyelesaian masalah tenaga honorer di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat.
Kang RinSo menyadari pentingnya keberadaan tenaga honorer dalam mendukung berjalannya aktivitas di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat ini. Para tenaga honorer ini merupakan bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan di Jawa Barat dan berkontribusi dalam mendukung program-program pertanian yang telah dijalankan.
“Dalam konteks ketahanan pangan, peran para tenaga honorer tidak dapat diabaikan. Kontribusi mereka sebagai tenaga harian lepas sangat berarti dalam menjaga dan meningkatkan produksi pertanian di Jawa Barat,” ujar Kang RinSo.
Ia juga menegaskan bahwa aspirasi para honorer harus didengar oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Pemerintah Pusat. Sebagai wakil rakyat, Kang RinSo menyatakan kesiapannya untuk menyuarakan dan mengadvokasi hak-hak para honorer di DPRD Jawa Barat.
“Kami mendengar dan memahami aspirasi para honorer di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat. Komisi 1 DPRD Jabar akan berupaya keras untuk menyampaikan dan mendorong penyelesaian masalah ini, serta memastikan hak-hak mereka diakui dan diberikan perlindungan yang setimpal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kang RinSo juga menyampaikan harapannya agar Pemerintah Pusat dan BKD dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi para honorer ini. Diperlukan langkah nyata untuk mencari solusi terbaik agar para honorer dapat tetap berkontribusi dalam sektor pertanian tanpa merasa terancam dengan penghapusan status honorer.
“Penting bagi Pemerintah Pusat dan BKD untuk membuka dialog dan berkolaborasi dengan para honorer serta mencari formula terbaik guna mengatasi masalah ini secara adil dan berkeadilan,” ungkap Kang RinSo.
Kang RinSo menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlangsungan tenaga honorer di sektor pertanian Jawa Barat, demi menjaga ketahanan pangan di daerah tersebut. Ia berharap para honorer merasa didengar dan diberikan solusi yang terbaik agar mereka dapat terus berpartisipasi aktif dalam mencapai tujuan bersama untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat.(rik)
https://sumedang.radarbandung.id/politik/2023/07/17/tenaga-honorer-pertanian-mengadu-ke-komisi-1-kang-rinso-siap-advokasi-agar-didengar-pemerintah-pusat/
