BANDUNG –Kunjungan kerja ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut pada Selasa (13/2/2024) menjadi momen bagi Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat untuk menyoroti kurang masifnya sosialisasi tentang Pemilu 2024, khususnya terkait pelanggaran kampanye di Kabupaten Garut.
Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, H Ridwan Solichin, SIP, MSi, dalam rangka pemantauan pelaksanaan Pemilu 2024. Menurut Ridwan Solichin, kurangnya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Garut kepada Bawaslu Garut menjadi salah satu hambatan utama dalam proses sosialisasi tersebut.
“Ternyata masalahnya (kurangnya sosialisasi tersebut) karena kecilnya anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut kepada Bawaslu Garut,” jelas Ridwan Solichin.
Selain itu, Kang Rinso dan Komisi I DPRD Jawa Barat juga menyoroti kondisi 70 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Garut yang tergolong rawan bencana. Mereka meminta Pemerintah Daerah Garut untuk memberikan perhatian khusus terhadap TPS-TPS tersebut agar tidak terjadi kendala selama proses pemungutan suara.
“Pada kesempatan kali ini kita mengevaluasi TPS yang rawan bencana. Ada 70 TPS yang berlokasi di wilayah rawan bencana, ini perlu perhatian khusus,” ungkapnya.
Harapan besar disampaikan agar Pemerintah Daerah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut dapat mengantisipasi dengan baik agar pemungutan suara berjalan lancar, terutama di TPS-TPS yang berada di wilayah rawan bencana.
“Alhamdulillah setelah kita dengar langsung dari Bawaslu Kabupaten Garut sudah sigap untuk hal itu,” tutup Ridwan Solichin.
Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Kunjungan Kerja ke Bawaslu Garut, Komisi I DPRD Jawa Barat Menyoroti Soal TPS.(rik)
Source:
https://sumedang.radarbandung.id/politik/2024/02/14/jelang-pencoblosan-komisi-i-dprd-jawa-barat-soroti-soal-tps/
