PANGANDARAN – Sebagai bagian dari tugas pengawasan, Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pangandaran pada Senin, 26 Februari 2024.
Kunjungan ini dilakukan untuk memonitoring dan mendapatkan informasi terkini mengenai proses penetapan batas desa yang sedang berlangsung di Kabupaten Pangandaran.
Anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat H Ridwan Solichin, SIP, MSi mengatakan Kabupaten Pangandaran memiliki total 93 desa, dan pada tahun ini, terdapat 12 desa yang sedang dalam proses penetapan peraturan bupati dan mendapatkan berita acara untuk verifikasi teknis oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).
“Penetapan batas desa merupakan langkah penting dalam tata kelola administrasi dan pengembangan wilayah, serta memiliki implikasi signifikan terhadap pengelolaan sumber daya, pelayanan masyarakat, dan potensi konflik wilayah,” katanya.
Selama kunjungan, delegasi Komisi I DPRD Jawa Barat berdiskusi dengan para pejabat dan staf BAPPEDA Kabupaten Pangandaran untuk memahami lebih dalam proses, metodologi, dan tantangan yang dihadapi dalam proses penetapan batas desa tersebut.
“Kunjungan ini juga menjadi kesempatan untuk meninjau sistem dan mekanisme koordinasi antara BAPPEDA Kabupaten Pangandaran dengan BIG dalam mengverifikasi data dan informasi geospasial terkait batas desa,” ungkap Kang Rinso.
DPRD Provinsi Jawa Barat sambung Kang Rinso menekankan pentingnya proses penetapan batas desa yang transparan, akurat, dan adil untuk mencegah konflik antar desa dan memastikan pembangunan yang merata di Kabupaten Pangandaran.
“Kami juga menyarankan adanya peningkatan kapasitas bagi aparatur desa dan kabupaten dalam mengelola dan memanfaatkan data geospasial untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan,” imbuhnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memberikan dukungan dan motivasi bagi BAPPEDA Kabupaten Pangandaran dan desa-desa terkait dalam melanjutkan proses penetapan batas desa. DPRD Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus memantau dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Pangandaran dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa.(rik)
Source:
https://sumedang.radarbandung.id/politik/2024/02/27/komisi-i-dprd-jabar-tinjau-proses-penetapan-batas-desa-di-bappeda-pangandaran/
