 |
| Rapat pembahasan RAPBD TA 2022 di Intercontinental Hotel Dago Pakar, Kabupaten Bandung, Rabu (17/11/2021). |
BANDUNG–Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat meminta agar perencanaan anggaran untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022 dipastikan ulang.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat H Ridwan Solichin, SIP, MSi menyatakan bahwa Komisi 1 menyampaikan sejumlah catatan dalam pembahasan RAPBD TA 2022 yang dinilai kurang berpihak pada pelayanan publik.
Menurut anggota legislatif asal Dapil Jawa Barat XI (Sumedang Majalengka Subang) ini, perencanaan anggaran secara keseluruhan pada masing-masing OPD masih ada yang belum sesuai dengan struktur anggaran yang proporsional.
“Dari Komisi 1 menyampaikan sejumlah catatan terkait perencanaan penganggaran termasuk mencoba memastikan dengan anggaran yang minim sebagai dampak dari pengurangan pendapatan bahwa target utama dari kinerja pemerintahan bisa tercapai,” kata Kang RinSo di Intercontinental Hotel Dago Pakar, Kabupaten Bandung, Rabu (17/11/2021).
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jabar ini mewanti-wanti agar jangan sampai ada OPD tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan utama karena pengurangan anggaran. Sebut saja anggaran pokok atau fixcost harus dipastikan dulu agar rencana kegiatan tersebut dapat dilaksanakan.
Sebab menurutnya anggaran di Jawa Barat secara keseluruhan saat ini kondisinya cukup mengkhawatirkan, untuk itu perlu dilakukan pengelolaan anggaran di tiap OPD dengan arif dan bijak.
“Kami memandang, gaji karyawan, honorer di saat situasi seperti ini justru di dalam RAPBD 2022 malah dihilangkan. Kurang bijak karena imbasnya nanti kepada menurunnya pelayanan di masing-masing OPD. Begitu juga bagi pemerintah pun akan tidak maksimal dalam penyerapan anggarannya,” pungkasnya.(*/rik)
https://sumedang.radarbandung.id/berita-utama/2021/11/18/bahas-rapbd-2022-minta-anggaran-tetap-tiap-opd-diutamakan/
.jpeg)
