 |
| Anggota Komisi 1 DPRD Jabar H Ridwan Solichin, SIP, MSi reses bersama warga Desa Pagandon Kecamatan kadipaten Kabupaten Majalengka, Selasa (2/3/2021) |
MAJALENGKA–Di masa pandemi Covid-19, alokasi anggaran di tingkat desa banyak yang bergeser 30-60 % untuk penanggulangan Covid-19. Dampaknya banyak usulan alokasi anggaran pembangunan desa yang tidak tercover dari hasil musrenbang.
Untuk itu, Anggota komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat H Ridwan Solichin, S.IP., M.Si menyerukan agar kegiatan reses yang saat ini tengah digelar DPRD Provinsi Jawa Barat dari 1 s/d 10 Maret 2021 agar bisa dimanfaatkan oleh desa-desa di Jawa Barat untuk menyampaikan usulan pembangunan desa.
“Gelaran reses ini setara dengan Musrenbang yang digelar di desa. Artinya ada kesempatan untuk mengajukan usulan-usulan yang tidak tercover di musrenbang untuk selanjutnya disampaikan ke DPMDes,” ujar Kang RinSo, panggilannya, saat mengisi reses di Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Selasa (2/3/2021).
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat ini mengungkapkan dari 5315 desa di Jawa Barat ini masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan.
“Tentunya gelaran reses ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menyerap usulan atau aspirasi dari desa-desa, karena untuk menyalakan Indonesia itu tidak harus menyalakan Jakarta, tetapi cukup menyalakan ‘lilin-lilin’ kecil di desa-desa,” terang Kang Rinso seraya mengatakan pihaknya telah mengusulkan agar Desa Pagandon pada Maret ini mendapatkan bantuan rutilahu sebanyak 70 rumah.
Meskipun saat ini Pemprov Jawa Barat telah mengalokasi dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), sambung Kang RinSo, namun mayoritas dana PEN ini malah digunakan untuk infrastruktur fisik seperti pembangunan alun-alun.
“Meskipun begitu, masih ada peluang bagi desa-desa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya melalui beberapa program dari tingkat Jabar seperti program Desa Wisata, Jamu (Jalan Mulus) dan Jantung (Jembatan Gantung),” sarannya.
Saat ini di Jawa Barat, sambung aleg dari Dapil Jabar XI (Sumedang Majalengka Subang) perlu adanya perhatian atau rehabilitasi pembangunan, pengajuan dengan anggaran sekitar Rp 1,3 miliar.
“Jika kita menggunakan dana bantuan dari pemerintah provinsi Jawa Barat dengan anggaran Rp 130 juta per tahun, yang di dalamnya hanya Rp 72 juta untuk infrastruktur tentu untuk mengumpulkan Rp 1,3 miliar itu memerlukan hingga beberapa tahun,” jelasnya.
Dalam sesi tanya jawab, Kepala Desa Pagandon menanyakan apakah dari Pemprov Jabar saat ini ada program pembangunan atau rehab desa. “Apakah bantuan gubernur terkait bansos akan berlanjut atau tidak karena pandemi masih terus berlanjut,” tanya Kades Pagandon.
Ketua Paguyuban Seni Budaya yang juga Pembina Karang Taruna desa setempat Muhamad Didi Andreas menanyakan terkait potensi seni tradisi yang ada di Desa Pagandon yakni budaya Mipit. “Di desa kami ada tradisi Mipit, apakah bisa dikembangkan sebagai potensi wisata desa?” tanya Ias, panggilannya.
Ias pun mengungkapkan desanya juga berkeinginan untuk memiliki destinasi budaya. “Sebagian warga kami juga ada yang berkecimpung dalam paguyuban kesenian musik, sekiranya Pak Dewan Kang RinSo bisa membantu untuk mengusulkan agar kami mendapatkan bantuan sarana prasarana alat musik,” pintanya.
Sekretaris Desa Pagandon Eti Suhaeti menyampaikan dalam reses tersebut, beberapa dusun di desa itu kerap dilanda banjir karena masuk dalam wilayah BBWS (balai besar wilayah sungai) Cimanuk Cisanggarung.
“Kami minta agar ada program yang bisa mengantisipasi terjadinya banjir di wilayah kami terutama di Dusun 1 yang langganan banjir. Di Kecamatan Kadipaten ada empat desa dan di Kecamatan Dawuan ada dua desa,” ungkap Eti.
Menanggapi sejumlah pertanyaan dan masukan dari para peserta reses, Kang RinSo yang membidangi pemerintahan mengajak kepada desa-desa di Jawa Barat untuk menjadi desa yang mandiri.
“Lebih baik menjadi desa mandiri sehingga menjadi inspirasi, untuk itu tentunya masyarakat bersama-sama dengan pemerintah desa gaet para pengusaha setempat untuk memikirkan dan langkah tindak lanjut pembangunan desa kedepan. Kalau kita mengandalkan provinsi tentunya sangat sulit, karena anggaran di provinsi sangat terbatas,” sarannya.(*/rik)
https://sumedang.radarbandung.id/berita-utama/2021/03/02/idealnya-desa-desa-di-jabar-dapat-bantuan-dari-provinsi-rp-13-miliar/3/
.jpeg)
.jpeg)
