 |
Anggota Komisi 1 DPRD Jabar H Ridwan Solichin |
KOTA–Peningkatan kasus covid-19 di Jawa Barat semakin menkhawatirkan. Beberapa daerah telah berada di titik kritis akibat peningkatan kasus yang tinggi. Terkait hal itu Fraksi PKS DPRD Jawa Barat pun mengeluarkan rekomendasi penanganan covid Jawa Barat secara resmi sebagai respon dari kondisi terkini.
“Ini merupakan rekomendasi ketujuh secara resmi yang dikeluarkan oleh Fraksi-PKS DPRD Jawa Barat kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil,” ungkap Sekretaris Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat, H Ridwan Solichin, SIP, M.Si.
Setidaknya Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, lanjut Kang RinSo, sapaannya, memberikan beberapa catatan mengenai peningkatan kasus covid 19 di Jawa Barat. Terutama pasca lebaran yang telah menyebabkan arus mudik yang tidak terbendung sehingga dapat dikatakan gagal akibat beberapa faktor.
“Sungguh miris karena terjadinya, ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan, ketidakkonsistensinan kebijakan pemerintah seperti melarang mudik, namun membuka tempat wisata, serta varian virus baru dengan tingkat penyebaran yang cukup tinggi,” tandas RinSo.
Bersamaan dengan catatan tersebut, F-PKS DPRD Jawa Barat, lanjut anggota dewan dari Dapil Jawa Barat XI (Sumedang Majalengka Subang) ini mengapresiasi aparat yang betugas di lapangan.
“Kami memberikan apresiasi kepada aparat di lapangan di tengah-tengah menjalankan puasa Ramadan tetap berusaha menjalankan tugas. Demikian juga dengan tenaga medis dalam menangani pasien covid 19 sebagai garda terdepan dalam penanggulangan pandemi ini,” tukasnya.
Anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat ini mengatakan F-PKS DPRD Jawa Barat memberikan rekomedasi kepada Gubernur Jawa Barat untuk mengambil langkah strategis. “Ada 12 poin rekomendasi yang telah ditandatangani oleh Ketua F-PKS DPRD Jawa Barat, Dr. Haru Suandharu, M.Si.,” ungkapnya.
Kang RinSo menyebutkan di antaranya adalah meminta Gubernur mempriotitaskan penanggulangan covid-19, dan fokus menyelesaikan amanah sebagai Gubernur dengan sebaik-baiknya sampai masa akhir jabatan tahun 2023.
“Kemudian mendorong ditariknya Rem Darurat berupa Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai pencegahan penularan secara masif, program vaksinasi lebih digencarkan serta rekomendasi teknis lainnya yang telah dipaparkan dalam rilis rekomendasi lainnya,” pungkasnya.(*/rik)
https://sumedang.radarbandung.id/berita-utama/2021/06/18/jabar-siaga-covid-19-f-pks-dprd-jabar-desak-gubernur-tarik-rem-darurat/
.jpeg)
.jpeg)
