KOTA – Perempuan merupakan pilar kekuatan bagi suatu negara, termasuk menentukan pula bagi keberlangsungan negara Indonesia. Ada adagium yang menyebutkan, jika perempuan suatu bangsa itu kuat, maka niscaya negaranya pun bakal kuat.
“Perempuan atau wanita memiliki peranan yang sangat penting, bahkan di dalam ajaran agama Islam, posisi Ibu yang notabene adalah perempuan berada paling prioritas. Perempuanlah yang melahirkan calon-calon pemimpin di masa depan. Jika perempuannya kuat niscaya bangsa dan negaranya pun bakal kuat, karena melahirkan generasi bangsa yang kuat,” papar Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H Ridwan Solichin, SIP, MSi dari Fraksi PKS saat mengisi Focus Group Discussion (FGD) Empat Pilar Wawasan Kebangsaan di Saputri Cultural Backyard (SCBD) Sumedang, Senin (12/12/2022).
Kang RinSo, sapaannya, menambahkan, hal itu pun selaras dengan sebuah hadist Rasululloh SAW yang berbunyi ‘Wanita adalah tiang negara, jika baik wanitanya maka baiklah negaranya dan jika rusak wanitanya maka rusak pula negaranya.’
“Nasib sebuah bangsa dan negara sejatinya ada di tangan perempuan. Untuk itu kepada para perempuan selain harus berperan sebagai kodratnya menjadi ibu mengurus keluarga dan membesarkan anak-anaknya, juga memiliki tugas berat dalam memperjuangkan hak-haknya seperti yang digaungkan RA Kartini, agar memiliki kesetaraan gender,” tandasnya.
Termasuk dalam dunia perpolitikan, kaum perempuan pun harus mengambil peranannya agar hak-hak perempuan yang sudah diperjuangkan dengan susah payah oleh RA Kartini ataupun Raden Dewi Sartika tidak pupus begitu saja.
“Literasi politik bagi perempuan dewasa ini sebuah keharusan. Tidak ada kata apriori dengan politik. Perempuan juga harus melek politik. Jika dunia politik tidak diisi oleh perempuan baik-baik, maka jangan salahkan jika posisi itu diisi perempuan sebaliknya,” tandas Kang RinSo di hadapan 50 simpul perempuan pegiat sosial, politik, budaya, ekonomi dan pendidikan Sumedang.
Anggota Komisi 1 DPRD Jabar yang juga Anggota Banggar ini menyebutkan saat ini representasi atau keterwakilan perempuan di parlemen terbilang sudah baik dari sisi kuantitas, sebagai mana diamanatkan Undang Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik yakni 30 persennya harus perempuan. Hal itu dibuktikan dari beberapa kali pemilu terjadi peningkatan jumlah perempuan yang duduk di parlemen.
“Yang menjadi tugas berikutnya adalah meningkatkan kualitas setelah kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen itu terpenuhi. Para legislator perempuan ini harus memiliki barganing dalam memperjuangkan hak-haknya. Untuk itu diperlukan pendidikan politik yang berkelanjutan, serta terus meningatkan partisipasi perempuan,” sarannya.
Dalam FGD bagi pegiat perempuan Sumedang tersebut juga hadir tiga narasumber lainnya di antaranya: Anggota DPD RI Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes, Pemerhati & Pegiat perempuan / Pembina Yayasan Perempuan Kuat Bermartabat Wati Karmila, M.Ag, dan Dosen FISIP Universitas Al Ghifari H. Asep Komarudin, M.Ud. Usai FGD kegiatan dilanjutkan pertemuan dengan Dandim 0610/Sumedang Letkol Hendrik P. Rangkuti.(rik)
https://sumedang.radarbandung.id/berita-utama/2022/12/12/kang-rinso-ingatkan-pentingnya-partisipasi-politik-perempuan/
