 |
Anggota Komisi 1 DPRD Jabar H Ridwan Solichin |
KOTA–Kepengurusan DPC Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Sumedang segera berakhir. Saat ini sudah memasuki masa transisi untuk pemilihan Ketua Apdesi Kabupaten Sumedang yang baru periode 2022 – 2027.
Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi pemerintahan desa, H Ridwan Solichin, SIP, MSi mengungkapkan terkait pemilihan ketua DPC Apdesi Kabupaten Sumedang banyak menerima pengaduan dari sejumlah kepala desa di Kabupaten Sumedang.
Mayoritas kepala desa, lanjut Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Barat ini, mengeluhkan dengan mencuatnya wacana pemilihan ketua Apdesi tanpa melibatkan seluruh kades di Sumedang tetapi hanya diwakilkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Apdesi saja.
“Kami dari Komisi 1 DPRD Jabar sepenuhnya menghormati proses pemilihan Ketua Apdesi Kabupaten Sumedang yang tengah berlangsung saat ini. Hanya saja dalam mekanisme atau proses pemilihannya hendaknya tetap mengakomodir semua aspirasi dari seluruh kades, sehingga tidak ada kesan pemilihannya tidak demokratis,” tandas Kang RinSo, sapaannya, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Radar Sumedang, kemarin (14/1/2022).
Menurut penggagas komunitas Gerakan Desa Sukses ini jika diperlukan pemilihan kepemimpinan Apdesi dapat secara langsung dari seluruh kepala desa di setiap tingkatan bisa dilakukan.
“Pasalnya banyak juga di kabupaten lain yang melaksanakan pemilihan yang melibatkan seluruh kades. Dengan begitu maka polemik yang terjadi saat ini dengan adanya penolakan dari sejumlah kepala desa dengan wacana mekanisme pemilihan oleh DPK Apdesi saja bisa segera diakhiri,” imbuhnya.
Lebih jauh Kang RinSo menekankan bawa pemerintahan desa merupakan ujung tombak dalam pembangunan dan kesejahteraan. “Jika ingin juara, maka seluruh desa haruslah juara. Bangsa yang besar berawal dari pengelolaan desa yang baik dimana pemerintahan desa perlu dibekali kemampuan manajerial dan jiwa pelayan dalam diri bagi aparat desa,” terangnya.
Peningkatan kemampuan manajerial dan jiwa pelayanan ini perlu menjadi program unggulan sebuah organisasi yang bernama Apdesi. “Apdesi adalah organisasi yang menurut saya sangat strategis untuk menjadikan desa, sebenar-benarnya sebagai ujung tombak pembangunan bangsa,” ujar Kang RinSo lagi.
Kang RinSo menegaskan bawah seluruh kepala desa akan sangat bergantung kepada organisasi Apdesi ini jika seandainya program-program nyata dalam memperjuangkan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat desa, pengentasan kemiskinan msyarakat dapat direalisasikan.
“Jadi perlu serius dalam mengelola lembaga ini (Apdesi, red), berawal dari perencanaan, pengorganisasian dan evaluasi harus benar-benar matang,” katanya.
Dewan asal Dapil Jawa Barat XI (Sumedang Majalengka Subang) ini mempertanyakan sudahkan Apdesi melakukan evalusi diri setelah hampir 8 tahun usianya?
“Apakah keberadaan Apdesi benar-benar sudah memberikan kontribusi besar? Sudah berapa persen perjuangan Apdesi untuk masyarakat? Semoga seiring perjalanan waktu, semakin berkualitas para pemimpin Apdesi kedepan demi kemajuan masyarakat dan bangsa,” harapnya.
Kang RinSo mengusulkan karena saat ini masih dalam situasi pandemi maka dibutuhkan mekanisme pemilihan yang adaftif yakni pemilihan secara online. “Sekarang desa digital sangat memudahkan, meringankan anggaran, dan mendukung program menjaga protokol kesehatan, jika seandanya pemilihan kepemimpinan secara online untuk seluruh kades,” ucapnya.(rik)
https://sumedang.radarbandung.id/berita-utama/2022/01/14/komisi-1-dprd-jabar-soroti-polemik-wacana-pemilihan-ketua-apdesi-sumedang/
.jpeg)
