 |
Pimpinan PKS Jawa Barat dan para narasumber bersama sejumlah peserta usai acara Refleksi Akhir Tahun PKS Jabar, kemarin sore di Rumah Makan Sindang Reret Samping Gasibu Lantai 2 Bandung |
BANDUNG-DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat menggelar acara Refleksi Akhir Tahun PKS Jabar bertajuk Catatan Pembangunan Jawa Barat dan Dinamikanya di Tahun 2022 di Rumah Makan Sindang Reret Samping Gasibu Lantai 2 Bandung, Jumat (30/12/2022).
Dalam acara ini PKS Jawa Barat menghadirkan sejumlah pembicara dan narasumber di antaranya Ketua DPW PKS Jabar/Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar Dr H Haru Suandharu, S.Si, MSi, Pengamat Politik Unpad Dr H Firman Manan dan Pengamat Media/Sekum PWI Jabar Tantan Sulthon Bukhawan.
Sekretaris DPW PKS Jawa Barat H Ridwan Solichin, SIP, MSi menyebutkan kegiatan refleksi akhir tahun PKS ini merupakan acara rutin tahunan sebagai media untuk memberikan masukan dan rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyongsong tahun 2023.
“PKS Jawa Barat mengapresiasi atas berbagai raihan prestasi sepanjang 2022 sebagai Provinsi Terbaik tingkat Nasional dalam bidang investasi, keterbukaan informasi dan kinerja ASN,” sebut Kang RinSo, sapaannya, kemarin.
Meskipun begitu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jabar ini, untuk tidak berpuas diri, karena PKS Jabar memberikan catatan-catatan yang perlu dibenahi lagi.
“Pada 2021 Jabar menjadi salah satu provinsi dengan kemiskinan ekstrim terbanyak. Lantas bagaimana dengan 2022 yang jumlah penduduk miskinnya bertambah?” tanya Kang RinSo retoris.
Ditambah lagi menurut data, prevalensi stunting Jabar lebih tinggi dari nasional. “Pertanyaannya bisakah pada tahun 2023 Jabar zero stunting?” tandasnya lagi.
Untuk menatap tahun 2023, PKS Jabar menggambarkan berbagai tantangan yang bakal dihadapi Pemprov Jabar, baik dari dalam maupun luar.
“Tantangan dari eksternal di antaranya perekonomian global tengah mengalami peningkatan tekanan baik inflasi dan resesi. Kemudian ancaman krisis pangan global yang salah satunya diakibatkan kebijakan proteksionisme. Terjadinya pengetatan kebijakan moneter di negara maju dan berkembang. Adanya tekanan dan inflasi tinggi mulai bermunculan di Asean dan perekonomian global akan tumbuh lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Itu semua harus menjadi perhatian serius,” sebutnya.
Sementara tantangan dari dalam adalah perubahan iklim ekstrem dan risiko bencana alam. “Masalah perubahan iklim ekstrem dan risiko bencana alam juga harus menjadi perhatian, apalagi sepanjang 2022 banyak terjadi bencana alam di Jabar,” katanya.
Untuk itu, PKS Jawa Barat menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya serta rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Berikut catatan dan masukan tersebut: 1) Perlunya strategi konkrit dalam mengantisipasi perubahan iklim ekstim, resiko bencana alam, dan resesi global; 2) Perlu peningkatan fokus pembangunan, inovasi yang relevan dengan persoalan yang dihadapi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan
Berikut rekomendasi PKS Jabar: 1) Pemprov perlu mengalokasikan anggaran BTT untuk rehabilitasi gempa Cianjur, Tahap 1 Diusulkan Rp 50 sd Rp 70 Miliar; 2) Perlu anggaran subsidi untuk mengurangi beban masyarakat pada sektor pendidikan kesehatan dan ekonomi; 3) Mengokohkan sistem E-Katalog Pemprov Jabar dan Pemda Kota Kabupaten untuk membeli produk UMKM; 4) Perlu program stimulus untuk mengokohkan UMKM sebagai antisipasi PHK; 5) Perlu paket kebijakan dan anggaran untuk mengokohkan eksitensi petani dan nelayan (Khususnya paket stimulan pupuk, insektisida, dan pembelian pangan lokal); 6) Perlu kebijakan dan program khusus mengatasi kemiskinan ekstrem, stunting, dan naiknya gini ratio, Kebijakan melalui hibah kompetitif seperti masih kurang signifikan mengatasi hal tersebut. (rik)
https://sumedang.radarbandung.id/berita-utama/2022/12/30/pks-jabar-berikan-catatan-dan-masukan-bagi-pemprov-jabar/
.jpeg)
.jpeg)
