 |
| Anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat asal Fraksi PKS H Ridwan Solichin (kanan) |
SUMEDANG–Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat asal Fraksi PKS H. Ridwan Solichin menolak wacana usulan pengadaan helikopter untuk operasional Pemprov Jabar yang mencuat dalam rapat Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan tahun 2019-2020 di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro yang juga dihadiri oleh Gubernur Ridwan Kamil, Senin (6/1/2020).
Menurut legislator muda yang juga Ketua DPW PKS Bidang Seni dan Budaya ini memandang fasilitas transportasi udara yang disuarakan Fraksi Demokrat dengan alasan diperlukan untuk mengakses masyarakat di wilayah terpencil sangat kurang masuk akal.
“Meskipun wacana itu dilandasi dari wilayah Jawa Barat yang cukup luas dan kondisi jalan yang macet. Tapi helikopter tidak harus dibeli, karna konsekwensi anggaran akan sangat besar. Dari harga helikopternya, pemeliharaan, dan bahan bakarnya cukup besar,” tandas RinSo, sapaannya.
Anggota legislatif daerah pemilihan Jabar XI (Sumedang, Majengka, Subang) ini menggambarkan bahwa berapa biaya yang harus dikeluarkan seseorang untuk memiliki helikopter khususnya di Indonesia, harga beli rata-rata sebuah helikopter jenis Bell berkisar di angka US$ 1,5 juta atau Rp 2,2 miliar.
“Harga rata-rata helikopter jenis Bell itu US$ 1,5 juta. Ya angka segitu hampir sama dengan harga mobil merek Lamborghini lah,” kata RinSo.
Tak hanya sampai disitu, biaya untuk pengoperasian helikopter pun tidak sedikit. “Untuk helikopter jenis Bell 505 misalnya, biaya operasional termasuk pilot per jamnya bisa mencapai US$ 1.500 atau Rp 20 juta lebih, Kalau lewat darat biaya lebih irit dan sebenarnya bisa sambil menyapa masyarakat yang dilalui,” ujar RinSo.
Sebagaimana disampaikan ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat mengakui adanya usulan dari anggota dewan agar Pemprov Jabar membeli helikopter. Salah satunya dalam menunjang kinerja gubernur Jabar mendatangi masyarakat di pelosok.
“Saya paham maksud fraksi Demokrat, sepertinya harus ada helikopter untuk gubernur Ridwan Kamil supaya mudah menjangkau daerah bencana yang aksesnya sulit untuk ditembus, tetapi itu perlu pembahasan lebih jauh mengenai positif dan negatif dari pengadaan helikopter tersebut. Sebab, ia tidak ingin pengadaan helikopter ini hanya karena satu faktor kebutuhan saja seperti bencana alam sebagaimana yang diusulkan Fraksi Demokrat,” urainya.
RinSo menjelaskan, karena mungkin sebagian anggota dewan melihat kemarin ada bencana dan Gebernur kunjungan tidak bisa dengan mobil.
“Kalau hanya dengan alasan tersebut pemprov bisa menyewa dari anggaran bencana. Seharusnya alokasi anggaran bencana yang harus ditingkatkan, karena melihat lambatnya bantuan dari pemprov Jabar karena keterbatasan anggaran, bukan sebatas akses jalan yang terhambat,” terangnya.(rik)
Source:
https://sumedang.radarbandung.id/berita-utama/2020/01/07/pks-tolak-wacana-pengadaan-helikopter-untuk-gubernur/
.jpeg)
.jpeg)
