Presiden dan Kabinet Tidak Satu Suara, PKS Jabar Desak Presiden Bertindak Tegas

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H Ridwan Solichin (IST)

BANDUNG—Polemik wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden semakin hari semakin santer dan berpotensi menjadi bola liar.

Sekretaris DPW PKS Jawa Barat, H Ridwan Solichin, SIP, MSi mengatakan PKS Jabar mendesak Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas dalam menyikapi wacana tersebut. Belakangan di ketahui Presiden Jokowi sendiri menyatakan menolak wacana itu.

Hanya, saja PKS akan terus mendesak Presiden untuk mengambil langkah-langkah terhadap anggota kabinetnya yang bersuara tentang masalah itu.

“Kalan Pak Presiden sudah terang-terangan menolak wacanan itu, sebaiknya anggota kabinetnya juga harus satu suara. Dirigennya kan ada di Presiden, masa anggota kabinetnya beda suara, ini yang perlu diperhatikan,” tandasnya, Kamis (7/4).

Menurut Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jabar ini, jika masih ditemukan masih ada komponen bangsa yang mendukung wacana penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden, perlu ada sanksi tegas karena menentang konstitusi.

“Presiden perlu memberikan sanksi tegas bagi kabinetnya yang bersuara tentang wacana itu, paling tida bisa diberi sanksi pencopotan jabatan. Karena kenyataanya Presiden berkata tidak, tetapi kabinetnya terus mendukung penundaan pemilu. Makanya kami masih meminta langkah tegas ini,” jelasnya.(*/rik)

https://sumedang.radarbandung.id/berita-utama/2022/04/07/presiden-dan-kabinet-tidak-satu-suara-pks-jabar-desak-presiden-bertindak-tegas/